Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat DIY adalah salah satu daerah otonom tingkat provinsi di Indonesia. Provinsi ini memiliki ibukotanya di Yogyakarta. Dari nama daerah ini, Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa sehubungan dengan urutan sejarah berdirinya provinsi, baik sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (Jawa) adalah nama yang diberikan oleh Paku Buwono II (raja Mataram pada tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama Wisma Gartitawati.

Yogyakarta berarti Yogya kaya, Yogya makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya makmur dan yang terpenting. Sumber lain mengatakan bahwa nama Yogyakarta diambil dari nama (ibukota) kota Sansekerta Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaan sehari-hari, Yogyakarta biasanya diucapkan Jogja (karta) atau Ngayogyakarta (Jawa). 

Sebelum kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta sudah memiliki tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kesultanan, termasuk Kadipaten Pakualaman. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 dan didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian memegang gelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, didirikan sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) dan kemudian gelar Adipati Paku Alam I. Baik Kesultanan dan Pakualaman, diakui sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) dan kemudian gelar Adipati Paku Alam I. Baik Kesultanan dan Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta

Kunetizen.com : Semua itu dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik terakhir Kesultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman di Staatsblaad 1941 No. 577. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetuk kawat. kepada Presiden Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Wilayah Pakualaman menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia, dan bergabung menjadi satu untuk mewujudkan persatuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Penahanan legal adalah:

1. Piagam jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII            tertanggal 19 Agustus         1945 dari Presiden Republik Indonesia.

2. Mandat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Mandat Sri Paku Alam VIII            tertanggal 5 September     1945 (dibuat tersendiri).

3. Mandat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal        30 Oktober 1945            (yang dibuat bersama dalam satu teks).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, bahkan selama perjuangan dan bahkan mengalami momen yang sangat mendebarkan, Republik Indonesia hampir selesai. Karena itu para pemimpin rakyat Indonesia yang berkumpul dan bertempur di Yogyakarta memiliki ingatan mereka sendiri tentang wilayah ini. 

Selain itu, orang-orang muda yang setelah perang selesai, melanjutkan studi mereka di Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri yang pertama kali didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, serta sebuah monumen hidup untuk mengenang perjuangan Yogyakarta.

Saat ini Istana Sultan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peran yang sangat menentukan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu Yogyakarta. Atas dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan agar posisi sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat Pertama, berkelanjutan, dengan mengingat sejarah pembentukan dan pengembangan Pemerintah Daerahnya yang dihormati.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa \"pembagian Wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil, dengan bentuk struktur pemerintahan, ditentukan oleh undang-undang dengan memperhatikan dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal di Daerah\". 

Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup bekas Wilayah Yogyakarta dan Kesultanan dan Wilayah Pakualaman. Sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya akan predikat, baik yang berasal dari sejarah dan potensi, seperti kota-kota perjuangan, kota-kota budaya, kota-kota pelajar, dan kota-kota pariwisata.

Nama kota perjuangan untuk kota ini terkait dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia di era kolonial Belanda, era kolonial Jepang, dan di era perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 


Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Nama kota budaya untuk kota ini terkait erat dengan peninggalan budaya bernilai tinggi selama kerajaan yang masih dilestarikan. Judul ini juga terkait dengan banyak pusat seni dan budaya. Nama kata Mataram yang banyak digunakan saat ini, tidak lain adalah kebanggaan bagi kemenangan Kerajaan Mataram.


Predikat sebagai kota pelajar terkait dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selain keberadaan berbagai pendidikan di setiap tingkat pendidikan yang tersedia di provinsi ini, di Yogyakarta ada banyak siswa dan siswa dari semua daerah di Indonesia. Tidak terlalu banyak jika Yogyakarta disebut miniatur Indonesia. Istilah Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi provinsi ini di mata pariwisata. 

Yogyakarta adalah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Selain predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta adalah hal yang menarik untuk diamati. Nama wilayah menggunakan istilah DIY serta statusnya sebagai Daerah Khusus. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa terkait dengan urutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sumber: DIKPORA DIY